Politisi Papua Minta Transmigrasi Distop

JAKARTA, KOMPAS.com  - Koordinator Nasional Kaukus Papua di DPR RI, Paskalis Kossay, mengimbau pemerintah Indonesia agar tidak lagi membuat program transmigrasi nasional.

"Di era yang mobilitas manusia, barang dan kegiatan ekonomi sosial semakin tinggi seperti sekarang, orang jangan lagi diatur-atur mau kemana atau akan jadi apa. Pemerintah  hendaknya fokus pada penciptaan iklim kehidupan (ekonomi, sosial dan budaya) kondusif," kata politisi Partai Golkar itu di Jakarta, Senin (14/2/2011).

Ia mengatakan itu sehubungan dengan pengalokasian dana Rp 600 miliar oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemmenakertrans) untuk program transmigrasi. 

"Kesan yang selama ini terjadi kan, program rransmigrasi itu seolah memindahkan ’orang miskin’ atau kemiskinan dan kebodohan dari suatu wilayah ke wilayah lain," ungkapnya.

Lebih dari itu, menurutnya, setelah di lokasi, banyak transmigran nakal yang cuma ambil duit dan lahan gratis, kemudian pulang lagi. "Tidak bisa disangkal, beberapa penelitian sebelum ini mengungkapkan, besarnya APBN untuk membiayai program transmigrasi ternyata tidak banyak pengaruhnya kepada upaya meningkatkan produktivitas nasional, apalagi dalam rangka keutuhan NKRI," tegasnya.

Malahan, demikian Paskalis Kossay, banyak transmigran yang dikirim ke suatu lokasi hanya menciptakan kecemburuan sosial dengan penduduk lokal. "Mau lihat contohnya? Tengok konflik sosial di Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta Lampung," ujarnya lagi.

Karena itu, ia meminta pemerintah konsentrasi saja pada urusan lain yang lebih mendesak, seperti peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal di mana pun dia berada.  "Juga maksimalisasi pemberdayaan sektor pertanian dan perkebunan serta perikanan laut karena mayoritas orang Indonesia ada di sana," tegas Paskalis Kossay.